Realitabanyuwangi.com- Aktivis Penggiat Anti Korupsi Sugiarto, mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, di Jalan Adi Sucipto, Senin (28/3/2022).
Pria yang biasa disapa Giarto ini mempertanyakan pekerjaan yang disinyalir mendahului surat perintah kerja (SPK).
Pekerjaan tersebut tepat berada di depan kantor BPKAD Banyuwangi. Terlihat sejumlah pekerja telah memulai memperbaiki tembok pagar di halaman kantor dinas setempat.
Papan nama dalam pekerjaan tersebut juga tidak dipasang. Menurut Giarto, karena pekerjaan tersebut masih belum terbit di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik).
"Hari ini baru diupload di LPSE, tapi sudah dikerjakan, makanya mereka tidak bisa memasang papan nama. Sehingga hari ini saya mau mempertanyakan kepada Kepala BPKAD," katanya kepada sejumlah media yang meliput.
Menurutnya, sejak 24 Maret 2022 kemarin, waktu ia melewati jalan tersebut. Pekerjaan sudah mulai dilaksanakan, padahal di LPSE belum keluar.
"Ini contoh, bahwa ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan sementara pemenang proyek belum ada. Saya punya data disini, pekerjaan baru naik di LPSE per hari ini, dan ini pekerjaannya sudah dilaksanakan," jelasnya.
Giarto menduga kuat ada indikasi modus pengkondisian dalam pekerjaan tersebut. Pasalnya, di LPSE belum muncul, namun pekerjaan sudah dimulai.
"Artinya apa, yang pasti sudah ada pengkondisian, dipersiapkan siapa kontraktor atau rekanan yang akan dimenangkan," tudingnya.
Sementara saat pihaknya hendak menemui Kepala BPKAD Banyuwangi untuk melakukan klarifikasi, yang bersangkutan tidak ada di kantor.
Giarto bersama sejumlah media yang ikut meliput hanya bisa menemui staf yang sedang berkumpul di halaman BPKAD Banyuwangi.
"Bapaknya (Kepala BPKAD) ada di Bandung," jawab staf atau karyawan di BPKAD Banyuwangi, saat ditanya.
Giarto mendesak agar Kepala BPKAD Banyuwangi segera memberikan klarifikasi atas persoalan yang ia temukan.
"Jadi kalau besok tidak ada konfirmasi apapun dari Kepala BPKAD, yang pasti saya akan bawa massa lebih banyak," ancamnya.
Giarto menyebut, dugaan pengkondisian proyek tidak hanya di BPKAD saja, melainkan juga ada di beberapa SKPD lainnya.
"Ini ada indikasi pengkondisian pekerjaan, ini bukan hanya SKPD ini saja dan sejumlah SKPD lainnya, saya punya datanya," pungkasnya.